Oleh:Didiet Adiputro
Dunia politik Indonesia tampaknya akan segera mencapai puncak situasi berupa konfrontasi politik. Dimana presiden dan lawan politiknya yang terus merongrong kredibilitas pemerintah lewat pansus Bank Century, akan membuat sebuah keputusan yang bakal menentukan kondisi politik Indonesia kedepan. Karena sebentar lagi akan ada penentuan siapa yang menang, dan siapa yang tersingkir.
PDIP sebagai oposisi tetap tampil sebagai partai yang sejak awal mengusung pansus Century. Namun yang menarik dicermati bagaimana Golkar, PKS dan PPP yang menjadi mitra koalisi pemerintah, berupaya mengambil keuntungan dari proses pansus Century. Karena anehnya, isu skandal Century baru diangkat setelah Presiden SBY terpilih kembali. Sedangkan semua partai dan anggota DPR pada waktu kejadian di bulan November 2008 tidak menggugat keputusan bailout terhadap Bank Century yang dibuat KSSK.
Entah apa yang diinginkan oleh PKS dan PPP dengan terus menggenjot proses pansus yang hingga kini secara fakta belum bisa menemukan bukti untuk mempersalahkan dua orang yang memang dari awal dituju, yaitu Sri Mulyani dan Boediono. Tapi bagi Golkar kepentingannya jelas, yaitu mencari kompromi bagi masalah pajak yang menyangkut bisnis ketua umumnya Aburizal bakrie. Sekarang dengan kekuatan uang yang bisa mempengaruhi dukungan politik, Golkar dan Ical Bakrie tampil menjadi penentu dalam proses politik ini, yang bisa saja mengarah pada proses impiechment presiden.
Kembali kepada pengambilan keputusan , hasilnya bisa dua. Pertama Presiden SBY dan Ical bisa berkompromi untuk mengamankan kasus pajak Bakrie dengan mengorbankan Sri Mulyani atau Boediono. Karena dengan disingkirkannya Sri Mulyani, maka Bakrie bisa dengan leluasa membuat kesepakatan dengan menteri keuangan baru tentang penyelesaian kasus penunggakkan pajak Bakrie Group. Atau presiden tetap berpegang pada komitmen untuk menegakkan hukum dengan tetap memproses kasus pajak kelompok usaha Bakrie, walaupun dengan segala resiko politik yang akan ditanggung. Tentu kompromi dengan mengorbankan orang yang selama ini menjadi tiang pemberantasan korupsi di pemerintah tidak kita harapkan. Yang masyarakat mau adalah presiden tetap tegas mendukung gerakan pemberantasan pajak apapun resiko politiknya.
Sebenarnya presiden tidak perlu ragu, karena dia bisa diibaratkan seperti perangkat yang sudah di download banyak software, tapi belum bisa mengaktivasikannya. Dia sudah didownload 61 persen kepercayaan masyarakat lewat pemilu, dia sudah didownload kepercayaan dari orang bersih yang ada dan masuk di pemerintahan seperti Boediono, Sri Mulyani dan Kuntoro. Juga ditunjang oleh penyelidikan pansus yang hingga kini tidak menemukan indikasi kriminal yang bisa memakzulkan presiden.
Bahkan salah satu ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa pansus tidak menemukan kesalahan apapun dari Presiden SBY. Meskipun presiden sesekali terlihat sensitif dan berlebihan dalam menaggapi isu demo atau dikeluhkan curhat dengan membuat lagu, tetap itu sama sekali bukan dasar untuk impeachment presiden. Karena memang tidak ada tindakan kriminal terhadap negara yang dilakukan oleh Presiden SBY sejauh ini. Apalagi Presiden mempunyai dukungan partai kuat di parlemen meskipun bukan mayoritas. Serta dukungan penuh dari militer. Faktor kekuatan ini tidak dimiliki Gus Dur ketika dia dilengserkan lewat proses politik tanpa fakta tahun 2001 lalu.
Justru menjelang puncak proses politik pansus yang akan menelurkan rekomendasi akhir , Presiden SBY harus memanfaatkan momentum ini dengan melakukan apa yang sejak awal tidak dilakukan, yaitu menerapkan pemerintahan presidensial murni. Dimana presiden seharusnya melakukan gerakan pembersihan di kabinet dengan memilih orang – orang professional yang bersih dan efektif tanpa harus mempertimbangkan kekuatan partai di parlemen.
Dengan memakai orang – orang professional di kabinet yang terlepas dari kepentingan partai, maka pemerintah bisa secara efektif mengejar ketertinggalan yang selama 100 hari ini karena disibukkan oleh proses politik pansus. Sehingga Presiden SBY bisa dipercaya rakyat karena program pemerintah yang berjalan baik. Atau bahkan bisa tampil sebagai kekuatan baru di dunia internasional dengan memanfaatkan momentum dunia yang ada seperti kekuatan Islam mooderat, ACFTA dan pencegahan perubahan iklim.
Karena pada dasarnya selain keputusan eksekutif yang berdampak luas bagi publik, peta politik juga bisa ditentukan oleh opini publik. Inilah sektor penting yang selama ini terabaikan, dimana komunikasi dari Istana sering kali tidak dipahami oleh publik kebanyakan. Sehingga banyak pihak yang dengan mudah memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah. Saya dan banyak orang lain mungkin bukan pendukung pemerintah, tapi publik harus diberi tahu bahwa ada orang-orang bersih di dalam pemerintah, yang selama ini selalu bekerja untuk negara, seperti Sri Mulyani , Boediono ataupun Kuntoro Mangkusubroto.
Begitupun dengan keberhasilan pemerintah selama 100 hari ini seperti penerapan National Single Window yang dilakukan menteri keuangan untuk mensatuatapkan perijinan demi terciptanya pertumbuhan investasi. Jika pihak istana efektif dalam membaca situasi, justru penegakan hukum dalam kasus pajak bisa juga dipakai untuk merevitalisasi nama pemerintah yang terus disudutkan oleh kasus Century.
Hal – hal inilah yang seharusnya dikomunikasikan oleh istana Kepresidenan dengan memperkuat kantor komunkasi dan pers, seperti yang diterapkan oleh Gedung Putih di Amerika. Agar publik tidak melulu dihujani pemberitaan media besar yang sering tidak berimbang karena punya kepentingan politik masing-masing dari para pemodalnya.
Dengan memperkuat civil society , mempertahankan orang baik di pemerintahan, menerapkan politik luar negeri yang progresif, dan yang penting tidak membela penggelap pajak dengan kompromi. kami yakin Presiden SBY di masa pemerintahannya yang kedua ini akan dikenang dengan legacy yang bisa dibanggakan masyarakat Indonesia karena mempertahankan prinsip kebaikan. Jangan takut pak presiden!
Recent Comments