Kekerasan Berhasil Batalkan Konser Lady Gaga

Oleh: Didiet Budi Adiputro

Setelah sempat optimis bahwa Lady Gaga tetap bisa konser di Jakarta, akhirnya beberapa hari sebelum rencana konser berlangsung, pihak promotor mengumumkan pembatalan konser ‘mother monster’, yang sedianya akan berlangsung pada 3 Juni mendatang.. Alasan utama manajemen Lady Gaga membatalkan konser di Jakarta adalah faktor keamanan. “Manajemen Lady Gaga khawatir akan adanya ancaman keamanan, jika konser tetap dilaksanakan. Mereka tidak ingin ada pihak yang cedera, baik pihak Lady Gaga maupun penontonnya,” kata Michael Rusli promoter ‘Big Daddy’. (vivanews, 27 mei 2012).

Ketidaktegasan aparat kepolisian untuk bisa menjamin kelancaran konser dari ancaman tindak kekerasan yang dilakukan ormas keagamaan, sekali lagi menunjukan bahwa negara memang tunduk terhadap tekanan kelompok tertentu. Banyaknya penentangan terhadap rencana konser Lady Gaga di Jakarta, membuat kita justru berpikir ulang, seberapa seronok, vulgar, porno atau berbahayakah Lady Gaga bagi moral geneasi muda seperti yang banyak ditakutkan kelompok Islam garis keras.

Lady Gaga Memakai Kostum dari Daging Mentah

Kontroversi dan sensasi memang amat lekat dengan sosok Lady Gaga selama ini. Persaingan di industri musik dunia, memang membuat semua artis kini harus menampilkan sesuatu yang berbeda untuk dijual untuk meraih simpati penggemar. Karena dari sinilah, pundi – pundi uang para artis ini mengalir.

Menurut pengamat musik yang saya temui, justru menilai penampilan Lady Gaga masih jauh dari kata porno. “Kita tidak pernah melihat lady gaga telanjang ketika show, ,kita juga tidak pernah melihat lady gaga mengekspose pornografi atau porno aksi. Tidak ada semuanya. Saya pikir dia artis yang sangat cerdas”, ujar Editor Majalah Rolling Stone Indonesia Wendi Putranto.

Di Indonesia sendiri , penyanyi Katy Perry yang menggelar konser di kawasan Sentul malah tampil dengan kostum yang seksi, bahkan sempat beraksi mencium seorang penggemarnya yang bertelanjang dada dia tas panggung. Tapi tidak terengar sedikitpun sayup – sayup teriakan protes dari ormas – ormas yang kini lantang menentang.

Katy Perry saat mencium penggemarnya ketika konser di Sentul

Terlalu khawatirnya banyak kelompok akan penampilan dan aksi panggung Lady Gaga, yang dinilai bertabur pornografi dan praktek pemujaan setan, juga dianggap Wendi sebagai tuduhan yang amat prematur dan berlebihan.

“Itu sama aja menghina kecerdasan para penonton konser di Indonesia, jika mereka dianggap setelah nonton konser Lady Gaga maka satu generasi muda indonesia akan runtuh moralnya dan bejat akhlaknya”, tambah Wendi.

Batalnya konser karena ancaman gangguan keamanan yang dilontarkan segelintir ormas kurang waras, tentu mengecewakan lebih dari 50 ribu orang Indonesia yang sudah membeli tiket. Tidak hanya itu, namun Indonesia juga akan kehilangan pendapatan, pajak, dan keuntungan turisme lainnya dari turis mancanegara. Karena 12 ribu pembeli tiket adalah orang luar ngeri, yang sudah bersiap membanjiri Jakarta. Kota yang selama ini kurang baik mengelola potensi pariwisata. Belum lagi dunia semakin mengenal Indonesia sebagai negeri yang tak aman dari ancaman kekerasan kelompok sektarian. Rusaknya iklim bisnis dunia ini juga dalam ancaman di depan mata.

Jika jadi diselenggarakan, konser Lady Gaga ini akan jadi salah satu konser terbesar yang pernah digelar di tanah air. Diselenggarakan di stadion utama Gelora Bung Karno, dengan penonton mencapai 60 ribu orang. Jika berhasil , tentu saja ini akan jadi prestasi tersendiri bagi dunia hiburan di Indonesia yang sedang bangkit.

Sebenarnya akan jadi satu kebanggaan tersendiri jika Lady Gaga bisa datang ke Indonesia. Karena pelantun lagu ‘Alejandro’ ini adalah salah satu penyanyi sekaligus penghibur terbesar di dunia , dengan followers di twitter yang mencapai 25 juta orang.

 

Sampai kapan negara akan terus kalah terhadap kelompk – kelompok yang kerap menyabut golok untuk mewujudkan keinginan mereka. Akal sehat hanya jadi pajangan ,ketika urat sudah terlanjur melenggang.

Rok Mini dan Pandangan Otak Mini

Oleh: Didiet Budi Adiputro

Sepertinya tak pernah bosan membuat kontroversi dan mengurusi hal – hal yang tidak perlu, pemerintah melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi atau yang kerap disebut Satgas Anti Pornografi kembali punya jurus jitu untuk menekan angka peredaran pornografi serta kejahatan seksual di Indonesia.

Gugus tugas yang diketuai Menko Kesra Agung Laksono, dengan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai Ketua Harian ini, sedang berencana untuk merumuskan batas dan kriteria pornografi di Indonesia. Dan salah satu yang mengemuka adalah rencana untuk mengatur agar perempuan memakai rok sampai batas dibawah lutut. “Kami berpendapat harus ada kriteria umum. Misalnya untuk rok perempuan harus di bawah dengkul,” ujar Ketua Umum PPP ini (Detik.com, 28 Maret 2012). Jika peraturan ini jadi dibuat, maka seorang perempuan bisa dikatakan mengumbar pornografi kalau dia memakai rok sebatas atau diatas lutut.

Rencana  pemerintah yang terus berupaya menjadi polisi moral ini, justru malah menunjukan kalau negara memang memandang perempuan sebagai objek yang selama ini mengundang dan menjadi penyebab terjadinya berbagai tindak pelecehan seksual dan perkosaan. “Itu rencana paling bodoh yang pernah dibuat di republik karena dia mengatur selera individu. padahal urusan negara itu mengatur kesejahteraan bukan selera individu”, ujar pengajar Filsafat UI Rocky Gerung.

Para aktivis pegiat HAM pun merasa tidak habis pikir, ditengah banyaknya persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, negara masih saja mengeluarkan tenaga dan dana untuk mengurusi selera dan syahwat pribadi orang. “Itu sexiest. Itu menganggap perempuan harus diatur laki – laki, apakah perempuan tidak punya etikanya sendiri, dan mengapa  harus terangsang dengan perempuan yang berpakaian tertentu, karena dosa ada di orang yg memandangnya. Itu merendahkan sama sekali derajat perempuan”, ujar Wimar Witoelar.

Rasanya memang agak dangkal jika kita mengaitkan terbukanya fisik perempuan dengan pelecehan seksual atau perkosaan. Sebagai contoh di Jepang misalnya, menurut sebuah penelitian ketika pornografi dilegalkan disana justru tindakan pemerkosaan menurun 20 persen. Jika kita bandingkan dengan negara konservatif di timur tengah, meskipun pakaian wanita sudah begitu tertutup, tetap saja perkosaan tetap tinggi. Salah satunya bisa kita lihat dari banyaknya TKI kita disana yang diperkosa majikannya.

“Perkosaan bisa terjadi pd orang yg telanjang, bisa terjadi pd orang yg sedang berselimut ,nggak ada urusan denggan sentimeter pakaian.kalau di dalam otak laki-laki ada keangkuhan kekuasaan maka itulah pemicu perkosaan”, tambah Rocky.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini secara resmi dibentuk Presiden SBY pada 2 Maret lalu, sebagai amanat dari UU no 44 /2008 tentang pornografi. Padahal undang – undnag pornografi sendiri dalam proses lahirnya juga banyak menuai polemik dan pro kontra yang panjang. Selain dianggap mengkriminalkan perempuan lewat cara berpakaian, undnag – undang ini sendiri juga mendapat penolakan di sejumlah daerah seperti Bali dan Papua.

Pluralisme Pemilihan Gubernur DKI

 

Oleh: Didiet Budi Adiputro

Masih ingat bagaimana kecewanya warga Jakarta pada pemilukada tahun 2007 silam. Ya,  ketika ibukota yang seharusnya menjadi barometer pluralisme dan demokrasi ini ternyata hanya memiliki dua pasang calon yang bertarung dalam pemilihan gubernur. Keduanya juga bukanlah orang yang punya record kepemimpinan yang mengesankan dan populer di mata masyarakat Jakarta. Alhasil seperti bisa ditebak, golput merajai banyak TPS pada waktu itu. Yang menang adalah oligarki partai yang selalu bergerombol untuk mencari celah transaksi politik. Outputnya, pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto yang digadang-gadang koalisi mayoritas partai, harus pecah kongsi di tengah jalan karena kawin paksa politik.

Lima tahun berselang, kekhawatiran  akan terulangnya kejadian serupa terus membayangi banyak warga Jakarta. Mengingat dari survei beberapa lembaga, popularitas dan elektabilitas incumbent Fauzi Bowo masih yang tertinggi. Harapan mulai tampak dari munculnya dua pasang calon independen yaitu Faisal Basri – Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji – Riza Patria, yang keduanya kini sedang menghadapi verifikasi faktual akhir dari KPUD. Setelah pada pilkada 2007, calon independen masih harus menonton dari pinggir lapangan saat partai politik beraksi dan bertransaksi. Kini mereka bisa ikut meramaikan pertarungan di tengah lapangan, meskipun persyaratannya sangat tidak mudah.

Calon Independen menstimulus hadirnya calon terbaik

Buruknya komunikasi politik incumbent, serta hadirnya bursa calon independen ternyata menjadi salah satu pemicu partai politik untuk berlomba memunculkan calon terbaiknya. Kekhawatiran akan kembalinya dominasi Foke ternyata tidak terbukti. Proses penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur oleh partai politik memang memunculkan tarik menarik hingga akhir batas tenggat waktu  yang menarik untuk diikuti. Disinilah partai politik seakan terpacu untuk mengusung kader terbaiknya yang memiliki pengalaman memimpin daerah, populer, dinilai bersih dan berintegritas  untuk bertarung.

Golkar yang sejak jauh hari  mengatakan akan memilih cagubnya lewat survei, ternyata memilih sosok Alex Noerdin dan Nono Sampono yang tidak masuk dalam peredaran rekomendasi survei. Alex dipilih  selain karena dinilai sukses sebagai bupati dua periode dan Gubernur Sumsel, dia juga mampu menggandeng dukungan dari dua partai yakni PPP dan PDS.

Meskipun masih bimbang di tingkat grass root karena nama Alex dan Nono sekonyong – konyong muncul, para elit kedua partai ini sepakat untuk mendukung penuh. Dari beberapa sumber dan media, diketahui bahwa mahar agar PPP mendukung Alex  ternyata bernilai puluhan milyar. Sponsor kabarnya datang dari pengusaha dan penguasa  tanah abang yang kini jadi menteri. Sang menteri diketahui publik memang sudah lama terlibat cekcok dengan Foke terkait penguasaan blok A tanah abang, yang amat menggiurkan dari segi bisnis itu.

Partai Demokrat yang mengalami kegalauan stadium lanjut terkait pilkada DKI, setelah sempat mengeluarkan statement akan menduetkan Foke dengan Adang Ruchiatna akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan ”jeruk makan jeruk” Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Keduanya asal Betawi, separtai , serta menjadi Pembina berbagai orgnisasi keBetawian seperti Bamus Betawi, FBR, Forum Betawi Bersatu dll. Namun Golkar dan Demokrat tetap percaya  bahwa komposisi sipil – militer tetap jadi pilihan, meskipun terbukti gagal jika berkaca pada duet Foke – Prijanto.

PKSpun yang selama ini menggadang nama Triwaksana, ketika mulai melihat pihak Demokrat menutup pintu koalisi dengan PKS, maka mereka mengeluarkan amunisi terakhirnya yaitu mencalonkan Hidayat Nurwahid, yang dipasangkan dengan Prof.Didik J Rachbini salah satu Ketua DPP PAN. Meskipun tidak didukung secara formal oleh PAN yang sudah menyatakan dukungan ke Foke, sosok Hidayat dinilai punya daya jual yang tinggi di Jakarta. Pada pemilu 2004, Hidayat Nurwahid adalah satu dari dua orang anggota parlemen terpilih yang berhasil mendapat suara mencapai bilangan pembagi pemilih.

Yang menarik adalah pilihan PDIP yang memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra. Setelah hampir terjebak pada pragmatisme yang didorong Taufik Kiemas untuk berkoalisi mendukung Foke dengan potensi kemenangan dan uang yang besar , akhirnya pilihan jatuh pada Joko Widodo dan Ahok. Walikota Solo dan mantan Bupati Belitung Timur yang dikenal bersih dan sukses memimpin daerahnya. Jokowi misalnya, selain berhasil merelokasi PKL yang sudah puluhan tahun membuat semrawut dengan damai, juga sukses dengan program reformasi birokrasi pelayanan publiknya. Sementara Ahok seorang keturunan tionghoa disamping sukses memberikan jaminan asuransi kesehatan dan pendidikan untuk masyarakatnya di Belitung Timur, kehadirannya juga memperkuat identitas pluralitas Jakarta.

Adanya 6 pasangan calon pemimpin Jakarta yang sudah mendaftar, selain mampu memperkuat nilai demokrasi juga mampu mengakomodasi keberagaman warna etnis, tingkat ekonomi, pendidikan, pekerjaan  dan warna politik warga Jakarta. Sejak era reformasi , tidak ada partai yang secara terus menerus bertahan menjadi penguasa di Jakarta. Di pemilu 1999 PDIP yang unggul, sementara PKS menjadi nomor satu di 2004, dan yang terakhir mendapat giliran menang di ibukota adalah Partai Demokrat. Tidak ada teori yang secara pasti bisa menjawab, selain fakta begitu dinamisnya politik Jakarta.

Menurut Survei terakhir Indobarometer, setelah melihat ada 6 calon yang akan bertarung, lebih dari 80 persen warga Jakarta menyatakan berniat memakai hak pilihnya di Pilkada bulan Juli nanti. Diharapkan di pilkada yang akan diprediksi berlangsung dua putaran ini, warga DKI betul – betul menggunakan hak pilihnya secara bijak. Karena jika semakin banyak yang golput, maka calon incumbent yang kini berkuasa diprediksi akan  makin mudah melenggang.

Ada saran menarik yang pernah disampaikan Wimar Witoelar , jika anda bingung atau bahkan tidak tahu mau memilih calon yang mana dalam sebuah pemilu, maka lihatlah siapa saja orang yang mendukung atau berdiri bersama calon itu. Karena setiap calon yang baik, pasti akan didukung oleh orang – orang yang baik pula.

Jangan Halangi Calon Independen Bertarung di DKI

oleh: Didiet Budi Adiputro

Oligarki partai politik yang merajalela bisa sedikit diredam dengan membolehkan calon independen ikut bertarung dalam kontestasi pemilihan umum. Begitu kira  kira pesan Wimar Witoelar dalam sebuah diskusi pibadi dengan saya beberapa tahun lalu.

Menjelang Pilkada DKI Jakarta, nasib 2 pasang calon independen yang berkesempatan untuk maju kembali tak jelas. Pasangan Faisal Basri dan Biem Benyamin misalnya, dari rilis terakhir yang dikeluarkan Panwaslu tentang hasil rekapitulasi dukungan KTP sementara, dari  496.155 dukungan berkurang hingga tinggal 202.492 pendukung. Hasil ini menunjukan terjadi penyusutan sekitar 50 persen.  Terang saja rilis yang dikeluaran panwaslu ditengah proses verifikasi faktual, dimana semua tim masih bekerja keras memantau proses verifikasi,  merupakan bentuk pelanggaran etika yang seharusnya tidak terjadi.

Jika melihat tahapan verifikasi faktual yang diatur untuk calon independen memang terbilang sangat sulit, bahkan cenderung mustahil untuk diwujudkan. Mengingat pada saat tahapan verifikasi faktual, warga tersebut harus datang langsung ke kelurahan untuk menyatakan dan membenarkan dukungannya pada salah satu calon independen.  Selanjutnya, para calon independen ini juga diharuskan kembali mendaftar bersama dengan calon-calon dari partai politik dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan. Tapi jika hasil verifikasi mengatakan bahwa jumlah dukungan tidak sampai 407.340, maka pasangan calon independen ini harus mencari dukungan lagi.

Ya, demokrasi dan kebebasan politik yang lahir dari rahim reformasi ini memang menyisakan sedikit masalah, antara lain oligarki partai politik. Karena sumber utama rekrutmen kepeminpinan dalam demokrasi kita memang berasal dari partai politik, sehingga mereka bebas bertransaksi antar satu sama lain, bahkan ikut berkartel menciptakan rezim politik baru baik di pusat maupun daerah. Hal itu mereka lakukan karena kekuasaan semata – mata, tanpa mempertimbangkan faktor rakyat sebagai premis utama.

Untungnya salah satu legacy dari kepemimpinan Prof.Jimly Ashidiqie dkk di MK yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam kontes Pilkada, bisa menjadi oase dalam seretnya rekrutmen calon pemimpjn politik di daerah. Keputusan ini lahir atas judicial review yang dilakukan Sarwono Kusumaatmadja dll, ketika melihat kongkalikong atau lebih tepat dikatakan kartel parpol dalam pilkada DKI Jakarta 2007 silam, yang hanya memunculkan dua nama cagub ,Fauzi Bowo dan adang Darajatun.

Meskipun terbilang berat dari segi persyaratan, namun hadirnya calon independen dalam pilkada di Indonesia mampu menjadi pesaing serius partai politik. banyak dari mereka yang maju dan menang bisa menghadirkan sesuatu hal baru. Lihat saja walikota Surabaya misalnya, yang membuat banyak gebrakan tanpa takut gertakan partai politik lewat DPRD. Namun tidak sedikit juga calon independen yang terpilih kemudian beralih masuk partai. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka, karena stabilitas politik salah satunya bisa dicapai lewat afiliai dengan kekuatan politk yang resmi yakni parpol.

Jakarta memang gula. Karena saking memikatnya, justru akan  sangat bahaya jika Jakarta dikuasai oleh oportunis yang hanya ingin meraup gulanya. Jika diberi kesempatan , mungkin calon seperti Faisal Basri dan Biem Benyamin bisa memberi pilihan baru yang berarti. Jakarta harus berwarna warni. Dan warna warni itu tidak boleh hanya diciptakan oleh partai politik saja.

Kata Faisal Basri, kehadirannya dalam kontestasi pilkada semoga mampu “mengubah dari ketiadaan asa menjadi kehadiran asa kembali”. Itupun jika proses politik membuka peluang   orang – orang dengan kredibilitas tanpa cela ini ikut bertarung untuk menjadikan Jakarta menjadi gula untuk semua, bukan hanya untuk untu kelompok tertentu.

Perdagangan Bebas Sebuah Keniscayaan

oleh: Didiet Budi Adiputro (17 Oktober 2011)

Seiring dengan merebaknya berita tentang kocok ulang kabinet oleh Presiden, Kementerian Perdagangan yang dipimpin Mari Pangestu juga tak ketinggalan menjadi bahan perbincangan  menarik dimana – mana. Bukan karena reshufflenya yang mengancam Ibu Mari, tapi justru karena protes aktivis,pedagang dan pengamat atas maraknya impor barang  terutama dari China, India, Vietnam dan negara – negara emerging market lainnya ke Indonesia.

Media secara sukarela memberikan slot tayangannya setiap hari untuk menyuarakan demo para asosiasi pengusaha lokal dan pedagang yang menuntut dibatasinya impor dan proteksi untuk mereka. Meskipun menurut kabar terkini, bahwa Presiden SBY akhirnya menyerah kepada tuntutan publik dengan mengganti Mari Pangestu dengan Gita Wirjawan, yang digeser dari Kepala BKPM.

Dari sini gerakan proteksi dan ide menentang pasar bebas kembali mengemuka di pentas publik. Mari Pangestu seorang Doktor ekonomi, akademisi yang teruji dan seorang menteri yang punya networking internasional yang luas, ternyata cuma berakhir pada cap sebagai seorang  neolib, kapitalis dan pro barang impor. Beberapa hari belakangan, para pendemo memasang foto Mari dan Gita dengan rupa seperti drakula yang menghisap darah rakyat karena kebijakannya yang dianggap pro asing.  Memang dalam ekonomi, masyarakat awam cenderung lebih gampang menuduh daripada mendengarkan penjelasan tuduhannya.

Banyak yang menganggap bahwa krisis ekonomi global yang melanda pada 2008 dan 2011 ini sebagai pertanda hancurnya sistem liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Kelompok kiri mengangkat kembali ide sosialisme baru ala Chavez dan Morales. Sementara kelompok Islam beranggapan kini waktunya kita menggunakan sistem ekonomi syariah. Terlepas dari berapa angka impor yang membanjiri Indonesia, kita tidak bisa menafikan bahwa pasar bebas adalah sebuah keniscayaan jaman modern.

Premis proteksionisme adalah meningkatnya kesejahteraan nasional ketika pemerintah memperkenankan monopoli bagi produsen dalam negeri. Sepanjang pemikiran ilmu ekonomi, pengalaman sejarah, dan berbagai studi empiris,premis tersebut terbukti berkali-kali salah.

Proteksionisme justru melahirkan kemiskinan, bukan kesejahteraan. Bahkan juga tidak melindungi lapangan kerja maupun industri dalam negeri. Sebaliknya, ia justru menghancurkannya, merugikan industri-industri ekspor dan industri-industri yang berbasis impor.Misalnya saja  menaikkan harga baja untuk “melindungi” perusahaan-perusahaan baja lokal hanya berakibat pada naiknya ongkos produksi mobil dan banyak produk lain yang terbuat dari baja. Begitupun dengan pertanian, yang sepertinya ‘sah’ jika masyarakat Indonesia yang berbasis konsumen  ini harus membayar lebih mahal untuk komoditi pertanian, sebagai upaya afirmasi bagi petani.

Bukan hanya dampak ekonomi, tapi proteksi juga berpotensi  mengancam perdamaian.  Seorang filsuf Montesquieu  sampai menyimpulkan bahwa “Perdamaian adalah produk alamiah perdagangan. Dua bangsa yang berbeda satu sama lain menjadi saling tergantung karena perdagangan. Saat satu pihak berkepentingan untuk menjual dan pihak lain tertarik untuk membeli, terjalinlah hubungan yang terbangun dari rasa saling membutuhkan.”

Barangkali contoh paling tragis akibat dari ketidakpahaman atas kenyataan seperti ini adalah Perang Dunia II. Antara tahun 1929 dan 1932, perdagangan internasional anjlok 70%, terutama karena ditetapkannya tarif Smooth-Hawley tahun 1930 di Amerika Serikat, yang memicu serangkaian penetapan tarif tandingan dari negara-negara lain. Ekonom Martin Wolf mencatat bahwa faktror inilah yang memicu negara seperi Jerman dan Jepang lebih ultranasionalistik dan invatif. Dan, yang terjadi setelahnya adalah perang paling buruk dan berdarah dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dengan memajukan perdamaian dan mengurangi perang, berarti pula perdagangan telah berperan meyelamatkan nyawa manusia.

Terlepas dari tepat atau tidaknya kebijakan Kementerian Perdagangan dalam penetapan impor, masyarakat tetap perlu diberikan informasi yang jelas mengenai ide – ide besar seperti pasar bebas dll. Era menjual slogan kosong , demagogi populis dan nasionalisme sempit sudah seharusnya berakhir di era Presiden Soekarno.

 

 

Musim Semi Jazz Indonesia

oleh: Didiet Budi Adiputro

Bagi banyak orang Indonesia  aliran musik Jazz masih dianggap sebagai  musik yang elitis, musik orang tua, atau musik bagi orang ‘atas’, yang sama sekali susah dimengerti oleh masarakat kecil pada umumnya. Beda halnya seperti dangdut yang dianggap musik rakyat segala golongan , atau pop yang masih mendominasi tangga lagu musik papan atas Indonesia.  Namun kini anggapan itu sepertinya tidak sepenuhnya tepat.

Sejak mandeknya penyelenggaraan  festival jazz terbesar di Indonesia Jakarta International Jazz Festival (JakJazz) tahun 97, dengan kondisi ekonomi Indonesia  saat itu nampaknya agak sulit membayangkan akan ada lagi  festival jazz akbar serupa, yang bisa dinikmati orang dalam jumlah besar . Sejak itu para penggemar jazz harus mengunjungi café, club atau pub yang menampilkan live music jazz  untuk bisa menikmati keindahan harmoni para musisi jazz secara langsung. Tentunya dengan biaya yang  tidak sedikit pula. Meskipun pagelaran Jazz goes to campus yang digelar anak UI tetap berangsung tiap tahunnya, tetap saja jazz belum bisa dianggap merakyat.

Kebangkitan jazz secara nasional boleh dibilang ditandai dengan digelarnya event akbar Jakarta International Java Jazz festival pada 2005.  Festival yang menghadirkan banyak bintang besar seperti James Brown, Incognito, Earth, Wind and Fire, Tania Maria, Laura Fygi  dll ini ternyata disambut antusias oleh masyarakat yang ditandai dengan serbuan penonton bukan hanya orang lokal tapi juga penggemar jazz di luar negeri. Majalah Rolling Stonepun tidak segan menyebut Java Jazz Festival sebagai event jazz terbesar di Asia.

Dari situ sedikit demi sedikit festival jazz lainnya baik yang berskala besar, sedang dan kecil  mulai bermunculan. Di tahun ini saja penggemar jazz Indonesia dimanjakan dengan beragam festival yang tidak hanya diselenggarakan di Jakarta tapi di kota – kota lainnya di Indonesia. Sebut saja Java Jazz Festival (Jakarta) , Ngayogjazz (Yogya), Serambi Jazz (jakarta), Ambon Jazz plus Festival, Bekasi Jazz Festival, Bandung World Jazz Festival, Solo City Jazz Festival sampai Jazz Gunung yang menghadirkan pagelaran jazz di kawasan Java Banana gunung Bromo yang terletak 2000 meter diatas permukaan laut.

 

Banyaknya event yang muncul sebagai wadah para musisi jazz untuk berekspresi , rupanya juga  menjadi pemicu bagi bermunculannya musisi dan group beraliran jazz atau semi jazz. Dan kebanyakan dari mereka didominasi nama-nama muda seperti Soulvibe, Inna Kamarie, Barry Likumahua Project, Park Drive, LLW, RAN, Bonita and the husband, dll. Mereka kini yang menjadi penerus para musisi senior seperti Bubi Chen, Barry dan Utha Likumahua, Jack Lesmana, Nick Mamahit, Bill Saragih sampai Ireng Maulana, yang telah menorehkan legacy berupa karya dan kebanggan menjadi musisi jazz.

Jazz yang awalnya muncul sebagai manifestasi perjuangan kebebasan orang kulit hitam di Amerika ini, rupanya juga diyakini bukan hanya alat mengekspresikan hobi, atau bakat. Tapi juga menjadi simbol kreatifitas, bisnis, kenikmatan, persaudaraan dan improvisasi yang dipercaya sebagai nafas Jazz Indonesia.  Jadi tidak berlebihan kalau kita menyebut saat ini sebagai  musim semi bagi Jazz Indonesia.

Selamatkan Hutan, Selamatkan Orang Utan

Oleh: Didiet Budi Adiputro

Kebakaran hutan yang terjadi karena konversi lahan, penebangan liar, dan juga penambangan bukan hanya menimbulkan pencemaran udara, tapi juga rusaknya ekosistem alami hutan. Salah satu bagian penting dari ekosistem hutan Indonesia adalah populasi orangutan, primata khas Indonesia.

Orangutan atau biasa juga dipanggil “Mawas”, adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau cokelat. Mereka hidup di hutan tropika Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Istilah Orangutan itu sendiri diambil dari bahasa Melayu yang berarti “manusia hutan”. Orangutan mencakup dua spesies, yaitu Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) dan Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus).

Di Kalimantan, Orangutan dapat ditemukan pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Khusus untuk Orangutan Sumatera, mereka adalah hewan endemis yang hanya ada di Sumatera. Keberadaan hewan ini dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Meskipun sudah secara tegas dlindungi undang – undang, namun pembunuhan dan perdagangan orangutan baik yang sengaja ataupun tidak juga tetap terjadi. Misalnya saja kabar yang belakangan ini hangat dibicarakan yaitu pembantaian orangutan yang dilakukan perusahaan sawit di Kaltim. Centre for Orangutan Protection (COP) mengungkap bahwa puluhan ekor orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) tewas mengenaskan di area perkebunan kelapa sawit di sekitaran Kutai Kartanegara.

Modus yang telah diakui oleh para pekerja dan pembunuh bayaran yang kemudian tertangkap  adalah dengan membunuh para induk orangutan serta  menyebarkan pisang yang sudah disemprot furadan untuk meracuni orangutan.

Seperti yang diungkapkan Manajer Area COP (Centre For Orangutan Protection) Kalimantan, Arfiana Khairunnisa,   pembantaian orangutan itu terjadi bukan diakibatkan oleh konflik tetapi disebabkan terjadinya konversi kawasan yang selama ini menjadi habitat primata cerdas tersebut menjadi areal perkebunan kelapa sawit. “Orangutan terpaksa makan kelapa sawit karena habitat mereka semakin sempit sehingga sumber makanan tidak ada. Jadi, mereka terpaksa memakan kelapa sawit hingga akhirnya dibantai,” ungkap Arfiana Khairunnisa.

Masalah lainnya adalah perdagangan illegal orangutan untuk dipelihara yang masih terjadi dengan alasan klasik, yaitu pengawasan yang lemah dan juga keterlibatan oknum aparat yang seharusnya menjaga. Menurut data dari Borneo Orangutan Survival (BOS)populasi orangutan saat ini hanya tinggal 60 ribu dan paling banyak tersebar di Kal­teng sekitar 30 ribu, Kalbar 10 ribu, Kaltim 10 ribu, Sarawak dan Sabah 2.400 ekor serta Sumatera 7.600 ekor. Angka ini menunjukan terjadinya pe­nurunan populasi sekitar 200% sampai 300% selama 100 tahun.

Oleh karenanya program penyelamatan hutan seperti REDD+ tidak hanya bermanfaat untuk menyelamatkan hutan, tapi juga ikut melestarikan populasi primata  yang memiliki kemiripan DNA 96% dengan manusia ini.

Kebiri dengan Revisi

Terpilihnya 4 pimpinan KPK yang baru, membuat publik mempunyai harapan besar agar pemberantasan korupsi baik itu pencegahan ataupun penindakan , mempunyai gigi baru yang siap mengungkap berbagai kasus yang selama ini terlihat mandek.

Harapan publik tidak salah, melihat komposisi pimpinan KPK yang baru mapkanya kita bisa memandang secara  optimistis, meskipun hasil ‘dagang sapi’ di parlemen jauh melenceng dari orbit yang sudah direkomendasikan panitia seleksi.

Seperti diketahui pansel memilih Bambang Widjojanto, Yunus Husein , Abdullah Hehamahua dan Handyo Sudrajat sebagai 4 ranking teratas calon pimpinan. Namun 4 besar rekomendasi pansel tidak laku di komisi III DPR. Entah supaya melepas kesan bahwa anggota DPR yang terhormat tidak bisa didikte para akademisi dan professional yang ada di pansel, atau mereka memang punya agenda politik sendiri. Akhirnya nama – nama mengejutkan muncul mengisi komposisi baru pimpinan KPK. Mereka adalah Abraham Samad sebagai ketua, Adnan Pandupraja, Zulkarnain, dan Bambang Widjojanto yang memang menjadi jagoan semua pihak. Mereka berempat akan ditemani Busyro Muqodas yang extend menjadi pimpinan KPK hingga 4 tahun kedepan.

Kembali soal harapan terhadap pimpinan KPK baru. Rasanya bukan publik saja yang menaruh harapan besar, tapi DPR beserta partai – partai politik di dalamnya pun sepertinya juga punya harapan kepada KPK baru. Harapannya cukup sederhana, agar pimpinan baru bisa lebih kompromis jika ada kader mereka yang terindikasi terlibat korupsi. Tapi kita harus optimis bahwa Abraham dkk tidak merasa punya hutang budi dengan DPR.

Indikasi melemahkan KPK oleh kekuatan politik parlemen sebenarnya sudah terlihat saat Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso menerbitkan surat PW01/0054/DPR-RI/1/2011 yang meminta komisi hukum DPR untuk membuat naskah akademik untuk revisi undang – undang KPK. Saat itu KPK tengah bernas menagkapi banyak politisi DPR termasuk dedengkot Golkar seperti Pasakah Suzetta dan Ahmad Hafiz Zawawi.

Belakangan poin-poin untuk merevisi UU 30/ 2002 tentang KPK ini semakin berindikasi ingin melemahkan peran KPK, seperti ingin mengatur ulang  penyadapan, memberikan wewenang SP3, dan yang paling menggelikan adalah kewenangan KPK hanya akan dibatasi pada pencegahan, sementara penindakan koruptor akan dikembalikan ke kepolisian dan kejaksaan.

Dan berikut cuplikan wawancara Melda Wita Sitompul dengan peneliti ICW Donal Fariz http://perspektifbaru.com/wawancara/819

Sekarang ada rencana untuk merevisi UU tentang KPK. Mengapa pemerintah ingin merevisi UU tersebut? Apakah itu crucial bagi KPK sehingga harus direvisi?

Rencana revisi UU KPK tersebut dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan dari pemerintah. Sampai hari ini kita mendengar masih ada persiapan yang sifatnya marathon yang dilakukan DPR untuk melakukan atau menyusun revisi, paling tidak dimulai dari naskah akademis revisi UU No.30/2002. Publik pun masih bingung apa sebenarnya motivasi DPR untuk merevisi UU tersebut.

Jadi, apa sebenarnya motif DPR untuk mengubah UU tersebut?

Motivasi politik untuk memperlemah KPK karena begitu banyak politisi yang terjerat oleh KPK jilid kedua. Itu yang terjadi hari ini.

DPR sengaja melemahkan KPK melalui isi draft revisi UU. Apa saja yang dilemahkan DPR?

Pertama, penting kita catat mengapa DPR ingin merevisi UU KPK. Motivasi seperti yang saya sampaikan tadi lebih kepada faktor politis. DPR seolah-olah menjadi pihak yang gerahterhadap keberadaan KPK pada hari ini. Dalam catatan ICW, setidaknya KPK di jilid kedua memproses lebih dari 43 orang anggota DPR RI baik yang aktif maupun tidak. Ini yang kemudian membuat oknum politisi busuk, politisi maling merasa gerah terhadap keberadaan KPK. Ini tercermin dari statement beberapa anggota DPR bahkan pimpinan DPR yang ingin lembaga ini dibubarkan.

Kalau dengan cara berfikir demikian maka mustahil kita mengharapkan dari revisi UU KPK akan dilahirkan sebuah produk hukum yang bagus, yang memiliki spirit pemberantasan korupsi yang universal sifatnya. Ujung-ujungnya akan ada upaya pelemahan KPK melalui revisi kewenangan-kewenangan yang saat ini sudah begitu baik. Misalnya, dalam wacana yang berkembang beberapa waktu belakangan, ada upaya untuk menghilangkan kewenangan penyadapan. Kalau pun mau melakukan penyadapan maka harus diputar langsung dan meminta izinke pengadilan. Padahal kita tahu praktek korupsi di pengadilan begitu masif terjadi.

Jadi kalau harus memutar dan minta izin dulu ke ketua pengadilan lalu baru sadap oknum hakim dan oknum jaksa, tentu ujung-ujungnya informasi ini akan menjadi bocor. Akhirnya penangkapan tidak bisa lagi dilakukan secara cepat terjadi.

Kemudian kewenangan penuntutan KPK, kewenangan tersebut dinilai paling efektif. Dari sekian banyak ratusan kasus korupsi yang sudah dimejahijaukan oleh KPK ke proses hukum, hanya satu terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK yang divonis bebas oleh pengadilan. Itu kasus Walikota Bekasi Mohtar Muhammad di Pengadilan Tipikor Bandung beberapa waktu lalu. Dari sini kita melihat lembaga ini efektif dari segi penuntutan.

Nah kewenangan itu yang ingin dilemahkan bahkan dihilangkan oleh DPR, sehingga akhirnya hanya melalui penuntutan murni oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada hari ini kita melihat kerja Kejaksaan dalam menuntut perkara-perkara korupsi, yaitu hanya tuntutan pura-pura, ringan, dan tidak serius.
Jadi sebenarnya posisi KPK sangat ditakuti oleh DPR, sehingga DPR berusaha  melemahkan fungsi-fungsi dari KPK tadi. Siapa saja yang berkepentingan?

Jejaring mafia bisnis. Keberadaan KPK mengganggu transaksi bisnis dan politik oknum politisi tertentu. Kalau mau belajar dari kasus cek pelawat, KPK memproses anggota DPR lebih dari 30 orang yang menerima uang hasil pemilihan pejabat publik. Transaksi bisnis dan transaksi politik inilah yang merasa diganggu. Mata rantai ini yang coba diganggu oleh KPK, walaupun belum terputus, sebenarnya mata rantainya begitu banyak sekali.
Kewenangan penyadapan dan penuntutan menjadi isu krusial yang belakangan ingin diganggu gugat oleh oknum tertentu. Kemudian kita juga melihat tidak ada political will dari pembentuk UU untuk mengizinkan KPK merekrut penyidik mereka sendiri yang sifatnya berkompeten. Belajar dari pengalaman KPK sejauh ini, sudah hampir dua periode KPK berjalan, ada persoalan krusial di level para penyidik KPK. Para penyidik KPK berasal dari Kepolisian sehingga mereka akan sulit bersikap independen dan imparsial ketika harus menangani oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari institusi asalnya. Berbeda dengan kejaksaan, sampai hari ini KPK sudah hattrick menjerat tiga orang jaksa yaitu kasus Urip, Jaksa “DSW”, dan Jaksa “S”  yang beberapa hari lalu tertangkap. Di konteks kepolisian, sangat langka sekali penegak hukum yang bisa dijerat KPK, padahal praktek korupsi paling masif salah satunya di kepolisian. Tidak hanya hasil survey Indonesia saja, tapi Global Corruption Barometer juga menempatkan kepolisian menjadi salah satu institusi korup, kadang-kadang peringkat satu, kadang-kadang peringkat dua bergantian dengan partai politik.

Dari Palangkaraya Sampai ke John Kei, Sebuah Upaya Melawan Teror

Civil Society war against terror. Masyarakat kini memang tengah berjuang melawan teror. Tapi teror apa? Apa yang membuat gerakan masyarakat melawan teror kembali bergema?  Apakah jaringan Nurdin Top beraksi lagi? Atau Umar Patek kabur dari penjara dan kemudian merancang pengeboman? Bukan itu sepertinya. Tapi teror berwujud lain yang dibawa orang – orang berjubah sembari berkeliling menjual nama Tuhan dengan menebar teror kekerasan.

Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya menjadi saksi bagaimana masyarakat yang selama ini hanya bisa diam dan mengeluh sendiri – sendiri ketika nama agama dijadikan tameng oleh sebuah kelompok untuk melakukan kekerasan, bahkan diduga juga pemerasan, bisa bangkit untuk mengungkapkan perlawanannya.

Meskipun tidak ada yang setuju jika cara kekerasan dipakai untuk melakukan perlawanan, namun aksi penolakan yang dilakukan masyarakat dayak atas kedatangan para petinggi Front Pembela Islam tempo hari, menjadi titik balik berbagai aksi penolakan serupa di tempat lain. Selama ini masyarakat yang biasa disebut kaum ‘silent majority’ atau mayoritas yang diam, memang hanya bisa  diam saja melihat aksi kebrutalan kelompok ini. Sembari menunggu pemerintah yang tak kunjung tegas menertibkan kekerasan atas nama agama.

Dengan judul besar #IndonesiaTanpaFPI, masyarakat dari berbagai kelompok melakukan aksi damai di jalan, yang menuntut ormas anarkis dibubarkan. Dukungan yang paling deras juga datang dari media sosial twitter dan facebook. Sebenarnya bukan hanya FPI yang disasar, tapi susah dipungkiri bahwa FPI memang jadi simbol penyalahgunaan nama agama dengan cara kekerasan selama ini.
Bersamaan dengan momentum ini banyak juga terungkap di media, bahwa metode pencarian dana yang dilakukan FPI atau organisasi sejenis, tak ubahnya mirip praktek pemerasan. Diawali dengan melakukan razia minuman keras di cafe atau bar, lalu mereka mengirim utusan yang membawa proposal dengan dalih kegiatan keagamaan.

Mantan Pemred Majalah Playboy Erwin Arnada juga punya cerita sendiri tentang organisasi berjubah agama ini pada 2007. Kesaksian ini diungkap Erwin lewat akun twitternya, ketika gerakan tolak FPI mulai merebak.

Seperti yang dikutip dalam majalah Tempo, Erwin menguraikan ketika Pengadilan Negeri JakSel memutus bebas dia dalam perkara penerbitan majalah Playboy di Indonesia. Saat itu juga dia didakwa bersalah karena menyiarkan atau menempel gambar yang dinilai melanggar kesusilaan. Setelah vonis itu, Erwin berkomunikasi dengan lima panglima ormas. Lalu mereka membuat kesepakatan, bahwa mereka tidak akan meminta banding untuk perkara itu dengan dua syarat, yaitu diundang ke Bali dan dibiayai Haji. Karena tak ingin berkemelut, Erwin memenuhi permintaan itu. Dua orang dibiayai berhaji dan tiga lainnya difasilitasi ke Bali.

Selama tiga hari disana, tentu saja mereka tidak hanya menikmati pantai Kuta yang indah, tapi dengan ditemani seorang asisten Erwin mereka juga mengunjungi klub malam untuk minum – minum.  Bahkan mereka juga minta ‘difasilitasi’ untuk bisa berkencan dengan perempuan bule, yang kemudian ditolak mentah – mentah oleh Erwin. Kita boleh percaya ataupun tidak dengan cerita Erwin ini. Namun momentum kekesalan Erwin dan mungkin masyarakat lain sudah diambang batas.

Selain itu bentuk lain dari terorisme terbuka yang sudah merajalela terjadi di tengah masyarakat, tentu saja aksi premanisme. Kebanyakan mereka bergerak pada jasa penagihan utang. Jika sudah besar dan makin profesional, mereka kemudian biasa membangun kantor pengacara sebagai pelegitimasi aksi secara hukum.

Tak jarang kerap terjadi bentrok antar kelompok yang berujung jatuhnya korban. Sebut saja bentrok berdarah di blowfish, ampera, sampai yang baru terjadi di depan RSPAD Gatot Subroto. Lucunya, media selalu menyebut mereka sebagai ormas atau kelompok kepemudaan. Dengan pimpinan yang dipanggil dengan sebutan tokoh pemuda. Padahal tidak ada nilai yang pantas dicontoh oleh pemuda Indonesia, selain solidaritas buta yang mereka punya.

Hercules mantan ‘jagoan’ Tanah Abang, mengatakan bahwa preman pasti selalu ada. Jasa preman memang dibutuhkan seiring kompleksitas masalah yang ada di masyarakat modern. Mereka tidak perlu diberantas semuanya, namun ketegasan dari aparat keamanan untuk menegakan hukum secara tegas bisa jadi alat kontrol yang efektif agar premanisme tidak makin merajalela. Penangangkapan John Kei yang selama ini terkesan kebal hukum, memang patut diapresiasi.

Ini harus jadi momentum, agar kita yang selama ini diam bisa bersuara. Kita yang selama ini takut, kini berani menentang secara terbuka. Dan yang pasti menjadi tugas utama negara untuk memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakatnya. Ini jadi momentum yang baik bagi negara untuk membersihkan Indonesia dari terorisme jalanan.

Surat untuk Gus Dur di Surga

Dari saya untuk yang mulia Presiden Abdurrahman Wahid

Indonesia negeri Amuk.. Makanya kosa kata itulah yg kita sumbangkan bagi perbendaharaan kosa kata bahasa Inggris (Amuck).

Jadi Amuk adalah persembahan Indonesia bagi dunia, selain orang utan tentunya. Sedih bener ya, kalau ternyata kelakuan kita juga sama mencerminkannya dengan kosa kata yg sudah kita sumbangkan bagi kamus bahasa internasional itu (mungkin biar terlihat konsisten)

Dulu ketika jaman Presiden Gus Dur kita bisa bangga sebagai bangsa yg kalau boleh dibilang berhasil mengekspor ide demokrasi dan pluralisme ke dunia internasional.

Perjalanan Gus Dur keliling dunia secara jelas menyisipkan pesan itu di setiap pertemuannya dengan kepala negara atau wakil civil society disana. Bisa kita tanya saksi2 yg masih hidup dan ikut perjalanan Presiden Wahid, bahwa pada masa itu kita bisa keluar negeri dengan kepala tegak karena kita bisa berkata bahwa: kami negara demokrasi, kebebasan agama warga negara dijamin secara penuh oleh pemerintah, keberagaman adalah kekuatan kami bukan justru jadi kelemahan, orang tidak perlu sembunyi2 untuk baca buku Marxisme karangan Romo Magnis, Orang Tiong Hoa bisa bebas mengekspresikan kebudayaannya tanpa harus ganti nama memakai nama yg sok Indonesia dll.

Memang Presiden Wahid tidak bisa menghentikan konflik horizontal seperti yg terjadi Aceh , Ambon dan Sampit secara cepat. Tapi ketika itu masyarakat mungkin bisa tenang karena percaya bahwa pemerintah yg berkuasa adalah pemerintah yg cinta akan pluralisme dan bersedia all out untuk merawat dan melindungi keberagaman Indonesia.

Gus Dur bukan Presiden yg hanya cuma bisa bilang prihatin ketika kekerasan atas nama agama sedang terjadi. Kita juga tidak akan menemukan seorang Menteri Agama yg dengan mudah menilai akidah warga negaranya dengan kata SESAT seperti yg dilakukan Surya Dharma Ali. Sekarang, Menteri Agama yg harusnya menjadi payung semua agama dan kepercayaan malah kerap membuat pernyataan provokasi yg dengan enteng mengatakan yg ini SESAT, yg itu KAFIR. Lain halnya dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yg dari dulu memang diisi orang2 (maaf) sinting yg anti pluralisme. Bagi mereka selain daging babi, Pluralisme juga barang yg HARAM.

Sekarang orang mengamuk karena membela Tuhan. Bagi saya apa yg mereka lakukan justru bentuk penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kan sesuatu yg absolut dan sempurna. Memang siapa kita, mau berkorban untuk membela – bela Tuhan yg jelas2 semua percaya sebagai zat yg paling sempurna. Gus Dur dengan tegas pernah mengatakan bahwa Tuhan TIDAK perlu dibela, karena Dialah yg maha sempurna.

Huff, kita rindu Gus Dur.. Saya beruntung pernah berinteraksi dengannya secara dekat, meskipun jauh dari kata sering.

Gus, maafkan para pemimpin dan sebagian masyarakat kita yg tetap enggan menjalankan apa yg Gus cita – citakan dan perjuangkan selama ini. Mungkin mereka tidak tahu atau bahkan tidak mau.

Gus, kalau sempat tolong bujuk Tuhan agar mau terus memberikan berkat dan kasih bagi seluruh warga bangsa kita siapapun dia, apapun agamanya, kepercayaannya,status sosial ekonominya, bahasanya, dan warna kulitnya..

Semoga Gus tenang di alam sana.