Surat untuk Gus Dur di Surga

Dari saya untuk yang mulia Presiden Abdurrahman Wahid

Indonesia negeri Amuk.. Makanya kosa kata itulah yg kita sumbangkan bagi perbendaharaan kosa kata bahasa Inggris (Amuck).

Jadi Amuk adalah persembahan Indonesia bagi dunia, selain orang utan tentunya. Sedih bener ya, kalau ternyata kelakuan kita juga sama mencerminkannya dengan kosa kata yg sudah kita sumbangkan bagi kamus bahasa internasional itu (mungkin biar terlihat konsisten)

Dulu ketika jaman Presiden Gus Dur kita bisa bangga sebagai bangsa yg kalau boleh dibilang berhasil mengekspor ide demokrasi dan pluralisme ke dunia internasional.

Perjalanan Gus Dur keliling dunia secara jelas menyisipkan pesan itu di setiap pertemuannya dengan kepala negara atau wakil civil society disana. Bisa kita tanya saksi2 yg masih hidup dan ikut perjalanan Presiden Wahid, bahwa pada masa itu kita bisa keluar negeri dengan kepala tegak karena kita bisa berkata bahwa: kami negara demokrasi, kebebasan agama warga negara dijamin secara penuh oleh pemerintah, keberagaman adalah kekuatan kami bukan justru jadi kelemahan, orang tidak perlu sembunyi2 untuk baca buku Marxisme karangan Romo Magnis, Orang Tiong Hoa bisa bebas mengekspresikan kebudayaannya tanpa harus ganti nama memakai nama yg sok Indonesia dll.

Memang Presiden Wahid tidak bisa menghentikan konflik horizontal seperti yg terjadi Aceh , Ambon dan Sampit secara cepat. Tapi ketika itu masyarakat mungkin bisa tenang karena percaya bahwa pemerintah yg berkuasa adalah pemerintah yg cinta akan pluralisme dan bersedia all out untuk merawat dan melindungi keberagaman Indonesia.

Gus Dur bukan Presiden yg hanya cuma bisa bilang prihatin ketika kekerasan atas nama agama sedang terjadi. Kita juga tidak akan menemukan seorang Menteri Agama yg dengan mudah menilai akidah warga negaranya dengan kata SESAT seperti yg dilakukan Surya Dharma Ali. Sekarang, Menteri Agama yg harusnya menjadi payung semua agama dan kepercayaan malah kerap membuat pernyataan provokasi yg dengan enteng mengatakan yg ini SESAT, yg itu KAFIR. Lain halnya dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yg dari dulu memang diisi orang2 (maaf) sinting yg anti pluralisme. Bagi mereka selain daging babi, Pluralisme juga barang yg HARAM.

Sekarang orang mengamuk karena membela Tuhan. Bagi saya apa yg mereka lakukan justru bentuk penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kan sesuatu yg absolut dan sempurna. Memang siapa kita, mau berkorban untuk membela – bela Tuhan yg jelas2 semua percaya sebagai zat yg paling sempurna. Gus Dur dengan tegas pernah mengatakan bahwa Tuhan TIDAK perlu dibela, karena Dialah yg maha sempurna.

Huff, kita rindu Gus Dur.. Saya beruntung pernah berinteraksi dengannya secara dekat, meskipun jauh dari kata sering.

Gus, maafkan para pemimpin dan sebagian masyarakat kita yg tetap enggan menjalankan apa yg Gus cita – citakan dan perjuangkan selama ini. Mungkin mereka tidak tahu atau bahkan tidak mau.

Gus, kalau sempat tolong bujuk Tuhan agar mau terus memberikan berkat dan kasih bagi seluruh warga bangsa kita siapapun dia, apapun agamanya, kepercayaannya,status sosial ekonominya, bahasanya, dan warna kulitnya..

Semoga Gus tenang di alam sana.

Konfrontasi untuk mengakhiri hasutan politik

Oleh:Didiet Adiputro

Dunia politik Indonesia tampaknya akan segera mencapai puncak situasi berupa konfrontasi politik. Dimana presiden dan lawan politiknya yang terus merongrong kredibilitas pemerintah lewat pansus Bank Century, akan membuat sebuah keputusan yang bakal menentukan kondisi politik Indonesia kedepan. Karena sebentar lagi akan ada penentuan siapa yang menang, dan siapa yang tersingkir.

PDIP sebagai oposisi tetap tampil sebagai partai yang sejak awal mengusung pansus Century. Namun yang menarik dicermati bagaimana Golkar, PKS dan PPP yang menjadi mitra koalisi pemerintah, berupaya mengambil keuntungan dari proses pansus Century. Karena anehnya, isu skandal Century baru diangkat setelah Presiden SBY terpilih kembali. Sedangkan semua partai dan anggota DPR pada waktu kejadian di bulan November 2008 tidak menggugat keputusan bailout terhadap Bank Century yang dibuat KSSK.

Entah apa yang diinginkan oleh PKS dan PPP dengan terus menggenjot proses pansus yang hingga kini secara fakta belum bisa menemukan bukti untuk mempersalahkan dua orang yang memang dari awal dituju, yaitu Sri Mulyani dan Boediono. Tapi bagi Golkar kepentingannya jelas, yaitu mencari kompromi bagi masalah pajak yang menyangkut bisnis ketua umumnya Aburizal bakrie. Sekarang dengan kekuatan uang yang bisa mempengaruhi dukungan politik, Golkar dan Ical Bakrie tampil menjadi penentu dalam proses politik ini, yang bisa saja mengarah pada proses impiechment presiden.

Kembali kepada pengambilan keputusan , hasilnya bisa dua. Pertama Presiden SBY dan Ical bisa berkompromi untuk mengamankan kasus pajak Bakrie dengan mengorbankan Sri Mulyani atau Boediono. Karena dengan disingkirkannya Sri Mulyani, maka Bakrie bisa dengan leluasa membuat kesepakatan dengan menteri keuangan baru tentang penyelesaian kasus penunggakkan pajak Bakrie Group. Atau presiden tetap berpegang pada komitmen untuk menegakkan hukum dengan tetap memproses kasus pajak kelompok usaha Bakrie, walaupun dengan segala resiko politik yang akan ditanggung. Tentu kompromi dengan mengorbankan orang yang selama ini menjadi tiang pemberantasan korupsi di pemerintah tidak kita harapkan. Yang masyarakat mau adalah presiden tetap tegas mendukung gerakan pemberantasan pajak apapun resiko politiknya.

Sebenarnya presiden tidak perlu ragu, karena dia bisa diibaratkan seperti perangkat yang sudah di download banyak software, tapi belum bisa mengaktivasikannya. Dia sudah didownload 61 persen kepercayaan masyarakat lewat pemilu, dia sudah didownload kepercayaan dari orang bersih yang ada dan masuk di pemerintahan seperti Boediono, Sri Mulyani dan Kuntoro. Juga ditunjang oleh penyelidikan pansus yang hingga kini tidak menemukan indikasi kriminal yang bisa memakzulkan presiden.

Bahkan salah satu ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa pansus tidak menemukan kesalahan apapun dari Presiden SBY. Meskipun presiden sesekali terlihat sensitif dan berlebihan dalam menaggapi isu demo atau dikeluhkan curhat dengan membuat lagu, tetap itu sama sekali bukan dasar untuk impeachment presiden. Karena memang tidak ada tindakan kriminal terhadap negara yang dilakukan oleh Presiden SBY sejauh ini. Apalagi Presiden mempunyai dukungan partai kuat di parlemen meskipun bukan mayoritas. Serta dukungan penuh dari militer. Faktor kekuatan ini tidak dimiliki Gus Dur ketika dia dilengserkan lewat proses politik tanpa fakta tahun 2001 lalu.

Justru menjelang puncak proses politik pansus yang akan menelurkan rekomendasi akhir , Presiden SBY harus memanfaatkan momentum ini dengan melakukan apa yang sejak awal tidak dilakukan, yaitu menerapkan pemerintahan presidensial murni. Dimana presiden seharusnya melakukan gerakan pembersihan di kabinet dengan memilih orang – orang professional yang bersih dan efektif tanpa harus mempertimbangkan kekuatan partai di parlemen.

Dengan memakai orang – orang professional di kabinet yang terlepas dari kepentingan partai, maka pemerintah bisa secara efektif mengejar ketertinggalan yang selama 100 hari ini karena disibukkan oleh proses politik pansus. Sehingga Presiden SBY bisa dipercaya rakyat karena program pemerintah yang berjalan baik. Atau bahkan bisa tampil sebagai kekuatan baru di dunia internasional dengan memanfaatkan momentum dunia yang ada seperti kekuatan Islam mooderat, ACFTA dan pencegahan perubahan iklim.

Karena pada dasarnya selain keputusan eksekutif yang berdampak luas bagi publik, peta politik juga bisa ditentukan oleh opini publik. Inilah sektor penting yang selama ini terabaikan, dimana komunikasi dari Istana sering kali tidak dipahami oleh publik kebanyakan. Sehingga banyak pihak yang dengan mudah memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah. Saya dan banyak orang lain mungkin bukan pendukung pemerintah, tapi publik harus diberi tahu bahwa ada orang-orang bersih di dalam pemerintah, yang selama ini selalu bekerja untuk negara, seperti Sri Mulyani , Boediono ataupun Kuntoro Mangkusubroto.

Begitupun dengan keberhasilan pemerintah selama 100 hari ini seperti penerapan National Single Window yang dilakukan menteri keuangan untuk mensatuatapkan perijinan demi terciptanya pertumbuhan investasi. Jika pihak istana efektif dalam membaca situasi, justru penegakan hukum dalam kasus pajak bisa juga dipakai untuk merevitalisasi nama pemerintah yang terus disudutkan oleh kasus Century.

Hal – hal inilah yang seharusnya dikomunikasikan oleh istana Kepresidenan dengan memperkuat kantor komunkasi dan pers, seperti yang diterapkan oleh Gedung Putih di Amerika. Agar publik tidak melulu dihujani pemberitaan media besar yang sering tidak berimbang karena punya kepentingan politik masing-masing dari para pemodalnya.

Dengan memperkuat civil society , mempertahankan orang baik di pemerintahan, menerapkan politik luar negeri yang progresif, dan yang penting tidak membela penggelap pajak dengan kompromi. kami yakin Presiden SBY di masa pemerintahannya yang kedua ini akan dikenang dengan legacy yang bisa dibanggakan masyarakat Indonesia karena mempertahankan prinsip kebaikan. Jangan takut pak presiden!

Siapa bilang kopi tidak punya etika

Oleh: Didiet Budi Adiputro

“Eh, kita ngopi yuk”, ajakan seperti ini tampaknya sudah sangat familiar kita dengar sehari – hari. Biasanya minum kopi di kafe atau warung tradisional  bisa jadi sarana kita untuk tukar pikiran,curhat, berbisnis, bicara politik atau sekedar kongkow-kongkow aja. Kopi bukan hanya sekedar minuman lezat  dan beraroma nikmat yang bisa bikin otak kita terus “on”, tapi  dibalik itu aktivitas ngopi juga bisa menjadi  simbol  situasi yang bahagia, tenang, dan damai.

“Kalau situasi negara tidak aman, bagaimana orang bisa dengan tenang pergi ke coffee shop dengan santai , yang ada kita harus demonstrasi  tiap hari”, paling tidak itu pendapat Wimar Witoelar yang juga penikmat kopi. Kalau dipikir memang betul sih, karena biasanya ciri khas orang yang kongkow di coffee  shop  adalah selalu tersenyum dan tertawa. Karena suasana di kedai kopi selalu bisa membuat orang menjadi relaks dan senang.

kopi tubruk hitam, salah satu andalan Indonesia

Anyway, sudah jadi rahasia umum bahwa Negara kita terkenal sebagai penghasil kopi keempat  terbesar di dunia, setelah Brazil, Vietnam , dan Afrika . Tapi bukan hanya keunggulan secara kuantitas saja,namun kita punya beragam cita rasa kopi yang bernilai tinggi dari berbagai daerah. Meskipun secara umum di dunia  pada dasarnya hanya terkenal dua jenis kopi saja yaitu Arabica  dan robusta, namun karena kondisi geografis daerah di Indonesia dan cara pengolahan yang berbeda-beda justru menghasilkan warna tersendiri dari masing – masing kopi. Oleh karenanya diversifikasi rasa, tingkat kekentalan dan keasamannnya berbeda-beda, meskipun sama-sama berasal dari  tanah Indonesia.

Sebut saja  mulai kopi Aceh, Sumatra Lintong, Sumatra Mandailing, Lampung, Bondowoso, Bali, Toraja, Flores , Wamena, sampai  Kopi Luwak yang legendaris. Namun sayangnya, jenis kopi Arabica  yang bernilai lebih tinggi karena kualitasnya ,justru lebih minim dikembangkan di Indonesia, dibanding robusta  yang selama ini jadi andalan ekspor. Entah apa penyebabnya.

biji kopi Indonesia

Namun dari segi kualitas kita punya  varietas andalan yang selalu dicari orang dimana-mana, yaitu Kopi Luwak. Kopi Luwak adalah kopi yang dihasilkan dari biji kopi yang diambil dari kotoran Luwak, hewan sejenis musang pemakan buah kopi yang banyak hidup di Sumatra dan Jawa.  Secara alamiah, luwak akan memilih dan mengkonsumsi buah kopi terbaik. Dalam perjalanannnya biji kopi yang ikut termakan ikut keluar secara utuh bersama kotoran luwak, karena pencernaan luwak memang tidak bisa mencernanya.

Nah, biji kopi itulah yang kemudian diproses dan pada akhirnya akan menjadi kopi luwak bercita rasa tinggi dan mahal harganya, karena jadi incaran penikmat kopi sedunia. Oleh karena semakin tingginya permintaan , kini mulai banyak dibuat penangkaran-penangkaran luwak di beberapa daerah. Jadi  jika dulu luwak bisa secara liar memilih buah kopi terbaik pilihannya, kini manusialah yang memilih buah kopi untuk mekanan si luwak. Meskipun sudah tidak secara alami, harga kopi luwak tetap selangit.

luwak sang pemakan buah kopi

Membuat kopi  juga harus memilki seni dan cara tersendiri kalau mau aroma rasa kopi bisa keluar secara maksimal. Tentu saja tidak sesimple yang kita lakukan selama ini, yaitu masukan kopi, gula lalu aduk bersamaan dengan dituangnya air panas. Menurut pemilik Anomali Café yang juga ahli pembuat kopi Irfan Helmi, membuat kopi tidak sesederhana itu.  Selain takaran kopi yang harus pas dengan gelas/cangkir, air yang digunakan untuk menseduhpun harus berkisar  80-90 derajat celcius.”jangan pakai air mendidih, karena cita rasa kopi akan rusak” , ujar putra betawi asli ini.

Masih ingat ciri khas James Bond ketika dia ingin minum martini, dia selalu pesan minumannya shaken, not stirred (dikocok tapi jangan diaduk). Hal ini nampaknya juga berlaku buat kita yang ingin menikmati kopi. Lazimnya memang setelah kita menseduh kopi dengan air panas, secara normal kita langsung ambil sendok dan mulai mengaduk. Menurut Irfan, itu cara yang salah dalam menyajikan kopi.  sarannya jangan mengaduk kopi karena aromanya akan lebih cepat hilang, biarkan ampasnya mengendap perlahan.  Justru proses pencampuran kopi dilakukan dengan cara menuangkan air panas secara berputar ketika kita menyeduh kopinya . Diamkan selama kurang lebih 4 menit, baru setelah itu kita bisa merasakan  kenikmatan cita rasa kopi sejati.

shaken, not stirred

Ternyata tidak segampang yang kita kira selama ini karena semua memang ada caranya dan tidak boleh asal, kalau kita ingin mendapatkan kualitas terbaik dari kopi yang akan kita minum. Selamat mencoba dan menikmati nikmatnya kopi Indonesia

Dagelan Politik Bank Century

Oleh: Didiet Budi Adiputro

Belakangan ini kasus bank Century kembali disebut – sebut bahkan sudah menggelinding jadi bola politik yang besar. Setelah sempat tiarap sejenak karena kalah pamor dari kasus polemik kriminalisasi KPK oleh kepolisian, kini bank century kembali diangkat, bahkan ikut dihubungkan dengan rangkaian benang ruet kasus KPK.

Sekarang, kasus bank century akan digiring menuju hak angket, dimana semua politisi ingin mengambil momentum individual disini dengan berlomba-lomba mendukung. Padahal secara substansi kasus ini masih dalam penyelidikan BPK dan belum keluar hasilnya. Maka saya bisa bilang bahwa setelah era kriminalisasi KPK, maka kini saatnya episode dua dagelan politik akhir tahun dengan edisi politisasi bank century.

Tapi sebelum kita terlalu jauh membahas isu hak angket bank century, banyak dari kita yang menganggap bahwa penyelesaian kasus bank century adalah cermin dari terulangnya skandal hitam BLBI (Bantuan Likuidits Bank Indonesia) sekitar satu dekade yang lalu, dimana sekitar 600 Triliun uang negara harus menguap tanpa rimba ke tangan para pengusaha hitam.

Kemudian kta berpikir apakah kita lebih bodoh dari keledai yang jatuh ke lobang yang sama lebih dari sekali? Secara umum dua peristiwa ini memang sejenis, yaitu adanya kucuran bantuan untuk menyelamatkan bank yang dianggap gagal. Skandal BLBI yang waktu itu dikucurkan pada saat rezim otoriter masih berkuasa dimana tidak ada yang bisa melakukan pengawasan dan mekanisme kontrol, rupanya telah merugikan negara ratusan triliun tanpa ada penyelesaian yang jelas. Beban utang yang harus ditanggung oleh negara akibat skandal BLBI itu tentu saja juga sangat besar. Misalnya tiap tahunnya negara harus mengeluarkan uang Rp 40 Triliun untuk membayar utang. Keadaan ini menyebabkan menurunnya kemampuan keuangan negara, khususnya dalam membiayai pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jadi kejahatan BLBI secara sistemik jelas merugikan rakyat Indonesia yang dikorbankan hak-haknya sebagai warga negara. Skandal BLBI dikemudian hari menimbulkan efek trauma yang mendalam bagi masyarakat dan kelompok intelektual. Tapi jika kemudian kita menyamakan proses penyelamatan bank century sama dengan BLBI, maka salah besar. Justru penanganan bank century pleh LPS (Lembaga penjamin Simpanan) menunjukan bahwa kita telah belajar dari kesalahan masa lalu.

Pada november 2008 ditengah krisis finansial global menerjang dengan keras, korban mulai berjatuhan satu persatu. Di amerika perusahaan –perusahaan raksasa seperti AIG dan Citibankpun harus berulang kali di bail out oleh pemerintah AS. Di Indonesia salah satu yang terkena korbanya adaalah Bank Century. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Menteri Keuangan, Bank Century dinyatakan harus di selamatkan dengan bail out atau penyertaan modal sementara (PMS), karena diperkirakan jika dibiarkan jatuh maka akan berdampak sistemik bagi perekonomian nasional.

Berbagai indikator ketidakpercayaan pasar bisa terlihat dari adanya migrasi dana sebesar Rp.11 Triliun dari 23 bank kecil/menegah ke bank besar. Sebagian pemilik modal besar juga sudah berangsur melarikan dananya ke singapura atau Filipina yang dengan sigap memberikan penjaminan penuh (blanket guarantee), sedangkan LPS di Indonesia hanya memberikan jaminan simpanan hingga Rp 2 miliar saja. Sebelum Indonesia terlebih dalam dipersepsikan sebagai negara yang tidak aman dalam berinvestasi dan kepanikan terjadinya penarikan uang besar-besaran (rush) seperti tahun 98 terjadi, oleh karenanya diputuskan melakukan bail out sebesar Rp. 6.7 Triliun oleh lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pada awalnya diperkirakan ongkos bail out bank century tidak lebih dari Rp 600 miliar. Namun, hanya dua hari setelah kendali diambil, berba gai borok yang selama ini ditutup manajemen lama mulai terbongkar. Ternyata beberapa aksi penggelapan (fraud) telah dilakukan pengelola dan pemilik bank ini, sehingga diperlukan suntikan modal tambahan. Dengan dukungan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tindak pidana ini pun dilaporkan ke polisi dan pengelola lama bersama salah seorang pemiliknya, Robert Tantular, langsung ditangkap, dan upaya pembekuan aset para tersangka ini pun digulirkan, termasuk yang di luar negeri.

Setidaknya, menurut Kapolri, aset senilai Rp 1,191 triliun telah diamankan. Selain itu mantan direktur utama Hermanus Hasan Muslim malah sudah divonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar, sedangkan mantan direktur treasury Laurens Kusuma dituntut 4 tahun, dan Robert Tantular dituntut 8 tahun penjara serta denda Rp 50 miliar. Intinya hal yang menyangkut kasus pidana sudah diproses di jalur yang semestinya.Sementara itu jika hingga kini banyak pemrotes yang terus berunjuk rasa di bank century, mereka adalah nasabah yang berinvestasi di reksadana, bukannya nasabah tabungan.

orang bersih korban opini publik

Namun uang sebesar Rp. 6,7 Triliun itu juga merupakan jumlah yang besar. Apalagi itu dipersepikan sebagai uang rakyat yang akan terhambur percuma untuk menolong bank bermasalah, sehingga kasus BLBI akan kembali terulang. Jika ada yang beranggapan itu uang rakyat di APBN, maka salah besar. LPS yang mempunyai tugas menangani dan menyehatkan bank dalam krisis,dipercaya untuk mengatasi hal ini. Meskipun LPS mendapatkan modal awal sebesar Rp. 4 Triliun dari pemerintah di tahun 2005, namun modal LPS secara bertahap terus meningkat menjadi Rp. 18 Triliun di tahun ini. Dana ini sebagian besar berasal dari premi dan iuran kepesertaan bank, bukan dana rakyat seperti yang digembar gemborkan. Dari sumber inilah penyertaan modal sebesar Rp. 6,7 Triliun dilakukan.

Dengan kondisi bank century yang semakin membaik, misalnya dana pihak ketiga meningkat dalam waktu delapan bulan sebesar Rp. 800 Miliar. Lalu ada pernambahan rekening yang pada bulan desember berjumlah 62.000 meningkat hingga mencapai 63.000 rekening pada saat ini. Kita bisa optimis, bank yang bernama mutiara ini akan laku dijual dengan harga yang lebih tinggi dari modal yang ditanamkan. Bola Liar Politik Ditengah menunggu kepastian audit yang dilakukan BPK, ternyata para politisi di DPR tidak sabar untuk memanfaatkan momen ini dengan menggalang hak angket.

Dari fakta-fakta yang diuangkapkan diatas dan juga sambil menunggu hasil audit, tampak sekali penggalan angket century ini hanya sebagai political move yang kurang berdasar subtansinya. Apalagi jika melihat hampir semua partai pendukung koalisi dengan Presiden SBY ternyata ikut bergabung mendukung hak angket, maka sesuatu yang sudah jauh hari diramalkan bahwa ini hanya koalisi transaksi yang sempit benar terjadi. Para politisi kita masih berkutat mencari ’muka’ dengan dalih membela kepentingan rakyat dengan alasan yang kurang rasional. Mungkin saja, ini menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan bentuk kemarahan beberapa politisi dan faksi-faksi di dalam partai pendukung pemerintah yang ternyata tidak kebagian kue kekuasaan.

Pola menggretak lawan yang dalam ilmu komunikasi dikenal dengan teori fear arousing communication. Dengan memakai pola ini, komunikator berharap sasaran akan menjadi kecut atau takut sehingga tunduk pada keinginannya. Nah, tampak nya beberapa politisi DPR sedang memakai ini untuk memperkuat bargaining position mereka sehingga mendapatkan insentif-insentif tertentu dari penguasa.

Meskipun pengajuan hak angket atau hak konstitusional DPR yang paling kuat untuk melakukan investigasi atas dugaan skandal yang menyangkut masalah strategis bangsa ini merupakan tujuan yang mulia. Namun akan sangat miris, jika hak mulia ini dilatar belakangi oleh kepentingan pragmatis politik yang berujung pada kekuasaan. Apalagi sampai bertujuan mendelegitimasikan pemerintah dan mendiskreditkan dua orang yang dikenal sebagai algojo reformasi birokrasi Bodeiono dan Sri Mulyani.   Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi sehingga kemuliaan suara rakyat yang diwakili di parlemen tidak tercoreng dengan niat dan praktek para politisi busuk yang bisa menggerogoti nafas demokrasi itu sendiri.

Menteri Keuangan dan Penulis

Seputar Pemilihan Kabinet 2009: Banyak Drama Minim Substansi

Oleh: Didiet Adiputro

Minggu- minggu terakhir di bulan oktober sepertinya nuansa drama ala reality show menjadi suatu hal yang sering kita lihat. Memang di beberapa stasiun TV , reality shhow selalu mendapat tempat istimewa di prime time, tapi gejala ini juga melanda di setiap acara berita beberapa waktu belakangan. Loh? Apakah sekarang semua berita juga mengejar rating dengan menampilkan reality show? Jawabannya tentu tidak. Kali ini hadir reality show politik dengan pemain yang bukan lagi Anjasmara, Choky Sitohang atau Limbad. Tapi Presiden SBY dan segenap elit politik di negeri ini.

Hebatnya reality show bisa membuat penonton penasaran, berdebar-debar, penuh spekulasi, sedih bahkan kesal. Jadi emosi penonton dimainkan sedimikan rupa dengan bungkusan acaranya yang menegangkan.  Nah, ilustrasi ala reality show tampaknya dipraktekkan oleh para elit kita selama dua minggu terakhir. Masyarakat dibiarkan berspekulasi ketika bursa calon menteri beredar dan berganti-ganti terus setiap harinya di berita TV ataupun koran.

Hal ini tentu saja membuat orang yang namanya disebut-sebut juga ikut tegang harap-harap cemas. Efek dari berita ini dikabarkan beberapa calon menteri yang disebut melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak lazim di hari biasa. Ada yang mengadakan pengajian zikir dadakan selama beberapa hari terakhir, ada juga yang mengintensifkan lobi, sampai memanfaatkan opsi terakhir yaitu ke ’guru spiritual’. Entah benar atau tidak, tapi media jugalah yang menyebarkan berita ini.

Drama berlanjut sampai akhirnya Presiden  membuka audisi ’Cikeas Idol’. Dimana Presiden SBY akan memanggil, mewawancara, serta melakukan fit and proper test bagi calon menteri. Nah, saat itulah spekulasi masyarakat mulai menurun karena satu demi satu calon menteri datang untuk bertemu Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang setelah itu kebanyakan dari mereka memberikan keterangan ke media.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa Presiden perlu melakukan wawancara serta mengadakan tes untuk mengukur kemampuan si calon menteri? Apakah presiden tidak yakin dengan kapasitas si calon sebelum dipanggil ke Cikeas? Dalam sebuah perbincangan saya dengan salah satu tokoh senior yang pernah menjadi penasehat utama mantan Presiden RI, saya menanyakan hal ini. Menurut sang tokoh sebenarnya Presiden dengan kekuatan dan informasi yang dia punya seharusnya bisa langsung tahu mana menteri yang bagus tanpa harus melakukan tes wawancara terlebih dulu. ”Kalau Presiden SBY gaul dan nggak kuper dia tahu mana orang yang bagus mana yang jelek, tanpa harus wawancara. Mungkin saja Presiden kita ini minder dan kurang gaul”, katanya.

Gosip Lebih Seru, Tapi Etika Dilanggar

Jadi ajang fit and proper test ala Cikeas ini saya anggap tak ubahnya seperti bagian dari reality show. Namun seperti halnya drama reality show yang banyak adegan bumbu tapi minim substansi, nampaknya juga terjadi dalam peristiwa politik belakangan ini. Bahkan ’Cikeas Idol’ sudah memakan korban yaitu Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek. Istri mantan Menkes Prof.Farid A Moeloek yang dalam pengumuman kabinet oleh Presiden, ternyata namanya tidak masuk dalam jajaran pembantu presiden. Padahal Nila sudah mengikuti berbagai tes yang dilakukan mulai dari wawancara di Cikeas sampai tes kesehatan di RSPAD. Yang disesalkan dikemudian hari, Presiden SBY malah mengatakan alasan bahwa Nila gagal karena tidak lulus salah satu tes. Bayangkan saja bagaimana perasaan ahli mata ini mendengar alasan Presiden, apalagi karangan bunga dan ucapan selamat terlanjur silih berganti berdatangan. Drama ini telah  mamakan korban pertama yang dikhawatirkan akan menurunkan harga diri dan reputasi Guru Besar fakultas Kedokteran UI ini .

Pembahasan kabinet tidak jauh mendalam selain sedikit cibiran mengenai posisi Hatta Rajasa seorang politisi kepercayaan Presiden SBY yang duduk sebagai menko perekonomian, lalu Purnomo Yusgiantoro yang dijuluki menteri terlama era reformasi karena kembali duduk di posisi Menhan, juga kenyataan bahwa Presiden SBY lebih banyak mengakomodir orang partai dibanding kalangan profesional di kabinetnya. Selebihnya perdebatan lebih minim secara substansi.

Justru yang mencuat di permukaan adalah gosip seputar serangan terakhir mantan Menkes Siti Fadilah Supari sebelum dia lengser kepada penggantinya Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih. Tak ubahnya seperti pereraian selebritis , perang statementpun tak terelakan. Siti mencibir Endang yang dianggap kurang pantas jadi menkes karena baru berada di posisi eselon dua, selain itu berbagai tuduhan miring juga dilancarkan ahli jantung ini yang menuduh Endang pernah dihukum karena ketahuan ingin menjual virus H5N1 ke luar negeri. Endang juga dituduh sebagai antek AS karena pernah meneliti di laboratorium Namru 2 yang selama ini dihebohkan Siti fadilah.

Endang yang merasa dituduh macam-macam oleh Siti mencoba menyangkal tudingan tendensius itu dengan santai. Doktor public health dari Harvard itupun dibela oleh beberapa dokter senior antara lain mantan Ketua IDI Prof. Kartono Mohamad. Menurut Kartono, keterlibatan Endang hanya terbatas pada posisinya sebagai peneliti semata dan tidak pernah bekerja di Namru “Kami tahu benar mengenai bu Endang ini,” kata Kartono seperti dikutip di salah satu media online. Fadilah juga jangan lupa bahwa ketika dia diangkat menjadi Menkes justru pangkatnya baru berada di eselon empat, jauh di bawah posisi Endang sekarang.

Siti Fadilah memang dikenal sebagai menteri yang kerap kali melontarkan pernyataan kontroversial. Misalnya tuduhannya kepada Namru 2 sebagai agen mata – mata, dimana dia mengaku sebagai menkes tidak mengetahui apa bentuk kegiatan laboratorium kesehatan milik angkatan laut AS ini. Padahal menurut laporan resmi Kedubes AS, tiap triwulan sekali Namru selalu melaporkan hasil kegiatannya ke Menkes untuk ditandatangani. Semua kegiatan penelitian Namrupun harus seijin dari Litbangkes Depkes , serta melibatkan banyak peneliti dan mahasiswa Indonesia. Jadi bagaimana menkes tidak tahu kegiatan Namru, padahal dia selama ini menandatangani semua laporan kegiatan Namru. Mungkin ini jadi kebiasaan buruk dari tokoh kita yang suka bicara populis anti asing  tapi pernyataan yang keluar acap kali mengandung kebohongan publik.

Memang peristiwa akhir-akhir ini banyak yang tidak sesuai ekspektasi kita, karena kabinet profesional yang diharapkan tidak sepenuhnya bisa teralisasi karena memang realitas politik berkata lain. Tapi kedepan rakyatlah yang dapat menilai, mana menteri yang banyak bekerja atau banyak bicara.

Seperti kata Imanuel Kant, bahwa manusia mampu memilih dan tumbuh. Dalam proses itulah berlangsung pembelajaran yang membuat seseorang menjadi dewasa dan matang.  Drama tetaplah drama, indah tapi tetap terlihat hampa. Mungkin inilah salah satu chapter dari pembalajaran bagi demokrasi kita untuk menjadi lebih ideal.

Do Not Criticize What You Don’t Understand

Jangan bilang sebuah film itu jelek padahal belum kita tonton, jangan juga bicara tentang demokrasi jika belum tahu apa itu demokrasi. Jadi kita harus tahu dulu tentang suatu hal  baru bisa bilang itu jelek atau bagus. Itulah salah satu pesan Wimar Witoelar pada diskusi ringan bersama anggota Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Nasional di kantor InterMatrix, 9 Agustus 2008.

KSM Unas dan WW